SIARAN PERS JARINGAN MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN Tentang PEMELIHARAAN ALUTSISTA TUA HARUS DIHENTIKAN

(Pemerintah Gagal Meningkatkan Kemampuan Pertahanan dan Kesejahteraan Prajurit)


Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan keprihatinan dan duka cita terhadap korban meninggal dan luka-luka atas baik dari kalangan personil TNI maupun sipil dalam kecelakaan Pesawat Hercules C-130 bernomor A-1325 di Desa Geplak, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang terjadi pada  20 Mei 2009 lalu.

Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan prihatin dengan semakin seringnya terjadi kecelakaan yang dialami oleh TNI dari berbagai matra. Jumlah prajurit yang meninggal dan cacat akibat kecelakaan dalam penggunaan alat utama sistem senjata (Alutsista) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2009 (sampai Mei) sudah 76 prajurit yang meninggal, entah  untuk waktu yang akan datang berapa prajurit lagi yang akan mengalami nasib serupa? Situasi ini menuntut pemerintah mencari terobosan yang progresif untuk menghentikannya.

Jaringan Masyarakat sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan juga menyesalkan respon berbagai pihak yang berpandangan bahwa penyebab seringnya terjadi kecelakaan ini semata-mata disebabkan karena minimnya anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah.  Minimnya anggaran sesungguhnya hanya salah satu faktor penyebab serangkaian kecelakaan yang dialami oleh TNI. Faktor lain yang penting untuk dicermati adalah penentuan skala prioritas dalam pembangunan pertahanan dan strategi pembiayaan pembangunan pertahanan, yang selama ini luput dalam pembahasan strategi raya  pertahanan nasional. Pentingnya restrukturisasi terhadap sistem koter yang menyerap banyak anggaran bukan pada pengadaan dan pemeliharaan alutsista dan kesejahteraan prajurit harusnya menjadi pertimbangan serius dari pemerintah maupun pemerintahan yang akan datang pasca Pemilu 2009.

Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan berpendapat, untuk jangka panjang pemerintah harus mulai memberikan perhatian yang serius dalam riset dan pengembangan/penguasaan teknologi pertahanan. Pengembangan dan pembangunan industri strategis dalam negeri yang ditujukan untuk membangun kemandirian nasional di bidang teknologi pertahanan, harus dijadikan prioritas dalam agenda pembangunan secara menyeluruh. 

Untuk itu komitmen politik Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam perumusan dan pengambilan keputusan serta alokasi anggaran, merupakan faktor penting sebagai penentu keberhasilan dalam pembangunan pertahanan. Ketiadaan dana dalam APBN tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan pembiayaan pembangunan pertahanan. Karena selama ini, pemerintah mampu mengalokasikan anggaran untuk pembayaran utang hingga mencapai 200 trilyun, meningkatkan modalnya pada lembaga keuangan Internasional seperti Asian Development Bank dan World Bank bahkan menyediakan dana untuk stimulus fiskal bagi pengusaha. Persoalannya terletak pada penentuan skala prioritas APBN dengan distribusi yang tepat di tiga Matra TNI. 

Komitmen politik pemerintah untuk menyediakan solusi-solusi ekonomi bagi industri pertahanan yang selalu berada dalam pasar monopsoni (negara sebagai pembeli utama) menjadi salah satu indikator dari komitmen pemerintah dalam menjaga dan mempertahankan negara.

Dalam jangka pendek pemerintah harus segera melakukan audit secara menyeluruh kekuatan pertahanan Indonesia, untuk selanjutnya melakukan reduksi senjata tua dan mengurangi diversifikasi senjata yang jumlahnya terlalu banyak dan membebani biaya maintenance.

Selain itu, Jaringan ini juga mendesak kepada DPR terutama kepada Komisi I untuk melakukan pengawasan terkait dengan proses pengadaan alutsista TNI, sehingga dapat dipastikan bahwa transparansi dan ketepatan dalam penentuan skala prioritas anggaran pertahanan yang terbatas ini dapat berdaya guna secara maksimal.



Jakarta, 27 Mei 2009

Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan.

KONTRAS, IDSPS, PRAXIS, PROPATRIA, FEDERASI KONTRAS, INFID, ELSAM, LESSPERSI.



Kontak Person:

Oslan Purba (Federasi KontraS – 081361371959)

Mufty Maakarim A (IDSPS – 081319109844)

Nawawi Bahrudin (INFID – 08159613469)

Andy K Yuwono (PRAXIS – 0811182301)

Syamsul Alam Agus (KontraS – 081382889103)

Beni Sukadis (LESSPERSI-08129484561)

---

Add this page to your favorite Social Bookmarking websites