AKSI SOLIDARITAS BAGI PENENTUAN NASIP SENDIRI RAKYAT PAPUA DAN MENGUTUK PELANGGARAN HAM DI TANAH PAPUA

Secara historis bangsa maupun negara PAPUA bukan merupakan bagian integral dari wilayah kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya bangsa ini terus berupaya secara gigih untuk mengadakan perlawanan dari generasi ke generasi hingga tercapainya self determinism.  Perlawanan rakyat PAPUA terjadi secara terus-menerus karena terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh militer Indonesia dalam beberapa decade terakhir.  Perlawanan bangsa PAPUA di tengerai pula oleh pelaksanaan sistem yang korup dan  lebih bernuansa pada kepentingan politik bisnis elit. Kondisi ini pada akhirnya berdampak kepada pelanggaran HAM serta telah melahirkan diskriminasi total terhadap masyarakat pribumi serta ketimpangan-ketimpangan substansial di berbagai sector,  baik social, ekonomi, pendididkan dan kebudayaan.

Persoalan dan permasalahan masyarakat Papua seyogyanya bukan saja merupakan problem internal masyarakat Papua,  akan tetapi sudah semestinya harus menjadi persoalan universal bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia dan komunitas internasional.

Berdasarkan pada realitas sejarah dan fakta kegigihan rakyat Papua  adalah sebuah metamorphosis yang berbasis pada fakta historis rakyat Papua. Bukti kegigihan tesebut adalah digelarnya KTT LONDON  pada tanggal 2 Agustus 2011 yang menghadirkan 64 pengacara Internasional guna menuntut praktek pelangaran HAM selama 50-an tahun dan kemerdekaan PAPUA BARAT melalui referendum. Inilah sesungguhnya sebuah kebenaran sejati yang akan berujung pada people power yakni : rakyat yang akan menentukan nasibnya sendiri.

Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Movimentu Solidaridade Estudante-Joventude Timor Leste sangat percaya bahwa kekuasaan tidak akan pernah mampu mengalahkan kebenaran yang telah dibangun sekian lama oleh masyarakat Papua Barat. Dan kami menyerukan kepada Pemerintahan SUSILO BAMBANG YUDOYONO untuk segera berhenti mencaploki tanah PAPUA karena PAPUA bukan merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indoensia. Dan kami menuntut agar segera memberikan kebebasan kepada masyarakat PAPUA untuk menyelesaikan permasalahnnya sendiri lewat jalan damai melalui Referendum. Hal ini juga tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang dasar RI alinea pertama  “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka  penjajahan diatas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.  Dengan demikian penjajahan dan pelanggaran HAM diatas tanah PAPUA oleh Indonesia harus di hapuskan.

“FREE WEST PAPUA”

Dili, 17 Agustus 2011
Dewan formatur

Domingos de Andrade
( HP +670 7542969)

Aksi solidaritas terdiri dari:
1.    FRONT MAHASISWA TIMOR LESTE
2.    PEACE CENTRE
3.    FRONT JOVENTUDE TIMOR LESTE
4.    FRONT ARTE NO KULTURA
5.    ASEDA
6.    MUEJD
7.    ASEER
8.    UNDIL
9.    UNITAL
10.    UNTL
11.     MOVIMENTU JOVENTUDE ESTUDANTE 1912 MAUN-FAHE

---

Add this page to your favorite Social Bookmarking websites