|
 Rencana Tindak Lanjut dari program gubernur Provinsi Papua tentang Program RESPEK, Bupati Mimika dalam menjalankan tugasnya pada periode yang kedua mulai turun ke kampung-kampung untuk mendengarkan dan menjaring aspirasi masyarakat kampung sehingga ketika pembangunan berjalan sungguh-sungguh menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Tujuan yang terkandung dalam kunjungan itu ternyata tersirat banyak PERSOALAN yaitu baik untuk kepentingan sang bupati yang konon akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Propinsi Papua Tengah maupun mencari popularitas masyarakat kampung karena sang bupati sudah tiga kali di demo kelompok masyarakat papua peduli pembangunan karena terindikasi korupsi sehingga selama satu tahun lebih pembangunan infrastruktur sama sekali tidak berjalan maksimal.
MENGUTAMAKAN KAWAN POLITIK
Kebijakan pembangunan lebih terfokus pada pembangunan kampung secara kasat mata adalah kebijakan yang arif dan bijaksana bagi sang bupati. Berdasarkan kondisi riil selama ini pada umumnya rumah-rumah warga di kampung sama sekali tidak layak untuk dihuni plus kondisi air minum bersih masih dengan pola tadah hujan.
Realisasi pembangunan rumah warga ternyata menuai banyak protes karena sasaran awal bukan untuk warga yang tidak mampu tapi kepada warga yang sudah memiliki rumah layak huni yang sebagian besar adalah guru, pegawai, perangkat kampung dan tim pendukung sang bupati yang terpilih tahun kemarin.
Selain itu program sang bupati ini ternyata dimanfaatkan oleh aparat kampung untuk menjdai lahan bisnis yakni memprioritaskan kepada mereka yang menyetor uang pelicin sebesar 1 juta rupiah per KK. Sedangkan bagi warga yang tidak mampu meyetor uang muka maka bagiannya akan dipindahtangankan kepada mereka yang mampu.
Dalam mensukseskan program ini sang bupati membentuk TIM PENGKAJI yang terdiri dari unsur birokrat dan pimpinan partai politik pendukung suksesi sehingga implementasi program selalu mengutamakan kepentingan kawan politik dan sama sekali tidak mempertimbangkan sasaran program yang sesungguhnya.
Warga kampung yang awalnya sudah mengumpulkan bahan dan material akhirnya kecewa. Sementara menurut penjelasan tim pengkaji bahwa pelaksanaan program nanti warga tinggal terima kunci. Fakta dilapangan sangat berbeda begitu banyak hal yang menimbulkan pertanyaan tapi warga diintimidasi untuk tidak boleh melakukan perlawanan.
MAFIA BISNIS APARAT KAMPUNG
Dalam mensukseskan program pembanguan perumahaan warga kampung, semua pihak yang sesungguhnya terlibat selaku pelaksana lapangan tidak berjalan sesuai mekanisme.
Tim Pengkaji dan Aparat Kampung melakukan mafia berkedok penipuan yaitu selain melakukan PUNGLI sebanyak 1 juta rupaih per KK juga pemangkasan pos-pos pekerjaan dan pengadaan material.
Awal sosialisasi program, warga disampaikan bahwa pelaksanaan program perumahaan masyrakat tidak dibebankan apapun. Sementara pada saat realisasi program tim pengkaji dan aparat kampung melakukan pungli dan mendesak bagi warga yang mendapat rumah gratis supaya menyiapkan kayu dan menanggung biaya tukang sendiri.
Alhasil bagi warga yang namanya sudah terdaftar tapi tidak sanggup melayani semua tuntutan tim pengkaji adan aparat kampung maka bagiannya dibatalkan. Sehingga yang mendapat program ini hanya bagi mereka yang sebenarnya sudah punya rumah layak tinggal sehingga sama sekali tidak kena sasaran.
Sebagian warga melakukan aksi protes tapi sebaliknya mereka diintimidasi yang bahsanya bahwa kalau kalian membongkar kasus ini maka kalian juga harus angkat kaki dari kampung ini atau tahun depan program ini berjalan lagi anda jangan harap akan mendapat giliran dan sebagainya.
PROGRAM BIAS GENDER
Jika dikaji secara mendalam sebenarnya program ini sungguh sangat membantu warga miskin. Program pembanguan kampung dalam segala aspek seperti perumahan warga, kesehatan, pendidikan, sarana jalan kampung, sarana puskesmas, Ekonomi Kerakyatan sangat membantu warga yang berdomisili di daerah pinggiran dan daerah pesisir serta pedalaman.
Implementasi program mengalami bias gender karena prioritas warga miskin sama sekali tidak tepat sasaran. Ironisnya, program ini selalu mengabaikan warga yang kurang mampu yang nota bene adalah warga asli papua sedangkan warga pendatang diprioritaskan karena mampu dan berduit.
Selain itu, sebagian besar penduduk dipinggiran kota adalah warga transmigrasi sehingga warga papua selalu mengalami subordinasi dan marjinalisasi pelayanan kebutuhan.
Aksi nyata ormas dan LSM.
Foker LSM Korwil Mimika telah membentuk Tim Investigasi untuk tuurun ke Kampung-Kampung dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data kongkrit karena pengaduan warga kampung sudah sering ke Sekretariat Foker.
Rencananya tim ini akan diterjunkan selama dua hari dan menyeluruh ke distrik-distrik dengan mengutamakan distrik yang mudah dijangkau yaitu distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur dan Distrik Kuala Kencana.
Pembangunan dikampung-kampung dilaksanakan sebagai wujud dari semangat otonomi daerah dan percepatan pembangunan bagi warga kampUng sendiri. OLeh karenanya maka warga harus memiliki motivasi unrtuk berkarya dan pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan dana untuk segala aspek kebutuhan. *
|
